Jokowi dan Revolusi Mental (2)

PR terberat (dan tentu saja penting) Capres Jokowi jika terpilih menjadi Presiden untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah merevolusi mental masyarakat Indonesia. Dengan nada agak pesimis, Kompas edisi Senin 20 Juni 2011, hal 1 mengatakan “Kerusakan moral bangsa ini sudah dalam tahap yang sangat mencemaskan karena terjadi hampir di semua lini, baik di birokrasi pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Jika kondisi ini dibiarkan, negara bisa menuju ke arah kehancuran...” Senada dengan itu, editorial Media Indonesia, Kamis 29 Juni 2014 bahkan menegaskan tanpa revolusi mental Indonesia bakal menjadi ‘Negara gagal’.

Kendati kedua media besar ini tidak memberikan solusi bagaimana caranya agar Indonesia bisa terhindar dari kehancuran dan atau kegagalan sebagai negara, persoalan dan ancaman yang disampaikan adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Arnold Toynbee seperti yang dikutip Thomas Lickona dalam bukunya Character Matters menandaskan, “Dari dua puluh satu peradapan dunia yang dapat dicatat, sembilan belas hancur bukan karena penaklukan dari luar, melainkan karena pembusukan moral dari dalam.” Maka ajakan Capres Jokowi untuk Restorasi Indonesia dan Revolusi mental bersifat sangat mendasar dan mendesak.

Persoalannya, dari mana dan dengan chanel apa revolusi mental masyarakat dimulai?

JOKOWI DAN REVOLUSI MENTAL (1)

Dalam sambutannya di Rakornas Partai Nasdem, Selasa 27 Mei 2014 lalu, Calon Presiden Jokowi mengajak semua peserta Rakornas untuk “berani membangun nilai-nilai baru dan memulai tradisi-tradisi baru.” Kalimat sederhana ini, sangat kaya makna dan mengandaikan adanya komitmen yang kuat dan kesiapan untuk bekerja keras. Tanpa komitmen dan kerja keras maka pembangunan nilai dan tradisi baru hanyalah jargon politik yang tidak ada bedanya dengan iklan anti korupsi Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu.

Seruan Jokowi ini berhubungan dengan Visinya Restorasi Indonesia dan Revolusi Mental. Secara kasat mata Jokowi sudah melakukannya selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Blusukan ke mana-mana, memberikan sanksi kepada petugas birokrasi yang mempersulit pengurusan administrasi kependudukan, tidak menerima gaji, dan masih banyak lagi.

PEMIMPIN: PELAYAN vs PENGUASA

(Sebuah Refleksi Atas Peristiwa Pemilihan Umum dan Paskah)

Bulan April tahun ini kita disuguhi begitu banyak peristiwa yang sangat kaya nilai yang selalu mengusik mata hati kita untuk melihat secara lebih tajam dan dalam. Setiap peristiwa membawa serta pertanyaan-pertanyaan ‘kegalauan’, entah itu keprihatinan, kekecewaan, maupun pertanyaan eksistensial seperti yang diungkapkan dengan sangat indah oleh Daud dalam Mazmur 8:6: “Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?” Dua peristiwa besar yang menjadi dasar refleksi ini adalah persitwa Pemilihan Umum dan Paskah 2014. 
Kedua peristiwa ini dihubungkan oleh satu benang merah yang sama, yakni kepemimpinan. Menarik untuk direnungkan, kedua peristiwa itu berlangsung dalam satu bulan yang sama: APRIL. Setelah melewati hingar-bingar persiapan, 9 April 2014 warga Negara Indonesia berbondong-bondong ke TPS untuk memilih orang-orang yang akan menjadi ‘wakilnya’ di Parlemen. Demikian juga umat Katolik sejagat, setelah melewati masa pantang dan puasa selama 40 hari, 18 April 2014 merayakan sekaligus menyaksikan pemberian Diri Seorang ‘Pemimpin’ di Salib yang menggugat eksistensi kepemimpinan pragmatis, “kebodohankah? Ataukah kekuatan Allah?” (Bdk 1Kor 1:18).

Agama-Agama Bersatu Menentang Pemboman di Gereja

Ratusan orang Kristen dan Muslim bergandengan tangan di Karachi, Pakistan, pada Minggu membentuk rantai manusia untuk menunjukkan persatuan yang jarang terjadi menyusul serangan teror pada 22 September terhadap sebuah gereja di Peshawar.

Sebanyak 85 orang tewas dan lebih dari 140 cedera ketika dua pembom bunuh diri meledakkan diri di Gereja All Saints di Peshawar setelah kebaktian hari Minggu. yang merupakan  salah satu serangan paling mematikan terhadap agama minoritas di Pakistan.

KESEJAHTERAAN BURUH: Tanggung Jawab Siapa?

Status Quetionis ini tidak layak menjadi pertanyaan. Bukan karena semua buruh sudah sejahtera. Bukan juga karena ini cuma pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Tetapi lebih karena semua orang tahu, siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap nasib kaum buruh. Dan semua orang juga tahu, bahwa justru “mereka yang” paling bertanggung jawab inilah  yang paling banyak mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan kaum buruh. Karena itulah pertanyaan ini tidak layak ditanyakan. Karena jawabannya akan contradictio in terminus atau ambigu sekaligus naif dan memalukan.